Rabu, 16 November 2011

DPR Tuntut Niat Baik Pemerintah

Berita Indonesia - Komisi I DPR menuntut niat baik pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang kembali terjadi di Papua. Rekomendasi penelitian dan penyelidikan yang dilakukan stakholder, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta beberapa lembaga penelitian terhadap gejolak Papua sama sekali belum disimpulkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hassanuddin serta beberapa anggota Komisi I DPR, seperti Yorris Raweyai (Fraksi Partai Golkar), Salim Mengga (Fraksi Partai Demokrat), dan Tjahjo Kumolo (Fraksi PDIP), dengan tegas mempertanyakan niat baik pemerintah pusat dan daerah, termasuk Polri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (16/11).
Hasanuddin sangat tergelitik karena pemerintah membuat keputusan konkret untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat maupun secara nasional. Patut diduga, konflik yang baru-baru ini terjadi ini di Papua merupakan skenario.
Orientasi jangka pendek, menurut dia, mengalihkan isu atas dinamika yang sedang berkambang di Tanah Air akhir-akhir ini. "Pemerintah sengaja memelihara konflik Papua untuk sekarang ini," katanya.
Salim menilai, konflik Papua baru-baru ini bisa diantisipasi jika pemerintah daerah dan Polda setempat melarang kongres masyarakat Papua. "Ini persoalan dari ketegasan pemerintah dan Polri setempat yang mengizinkan acara itu," katanya.
Pada sisi lain, ia menduga penembakan yang terjadi pada saat pembubaran kongres Papua itu dilakukan oleh aparat Brimob Polda Papua. Brimob Polda Papua bertindak seperti militer.
"Sekarang ini susah membedakan Brimob dan TNI. Tindakan brimob sekarang mengangkat senjata seperti hendak bertempur," katanya. Padahal, menurut dia, Brimob harus bersikap sipil untuk menjaga keamanan.
Sementara itu, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah pusat harus segera membangun dialog dengan tokoh-tokoh Papua. Bahkan jika perlu Presiden SBY hadir langsung ke Papua untuk berdialog.
"Tidak saatnya lagi operasi-operasi intelijen, keamanan, yang melebihi porsi, yang saya kira akan sebabkan masalah. Karena apapun masalah kesejahteraan yang harus diutamakan," katanya.
Dia menduga, ada pihak yang berkepentingan dengan Papua. Namun dia enggan menyebutkan siapa saja pihak tersebut. Dia menegaskan operasi intelijen yang cukup terencana, sistematis dan berlanjut di wilayah-wilayah seperti Poso, Maluku, Papua akan terus ada.
"Kami sampaikan pencermatan sekelompok orang melalui jalur Sragen Solo Sukoharjo itu tiga bulan terdeteksi, kok tiba-tiba bom meledak di gereja," tuturnya.
Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geopolitik cukup strategis. Oleh karena itu, banyak kepentingan terhadap Indonesia, termasuk untuk memecah belah Indonesia. Tjahjo menilai harus ada kontra intelijen, kesolidan pemerintah pusat secara terpadu.
"Saya kira Papua ini jangan dilihat remeh ya. Jangan dilihat dari sekadar kongres rakyat Papuanya, pembunuhan seorang Kapolres, enam anggota Badan Intelijen Negara yang tahu-tahu hilang diterjang ombak, kerusuhan pekerja di Freeport. Saya kira ini sebuah proses entry point untuk masuk ke Papua," katanya.
Yorris mengingatkan jika tidak ada permasalahan atau gejolak sulit bagi pihak lain untuk memasuki Papua. "Saya kira jalan dialog yang harus dikedepankan. Pemerintah harus lebih proaktif, kalau tidak ini akan membahayakan," ucapnya.
Bangun Kepercayaan

Sementara itu, Komnas HAM dan LSM Kontras mendesak agar kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Papua harus diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian pelanggaran HAM tersebut ditengarai dapat membangun kepercayaan warga Papua terhadap pemerintah.
"Mereka ingin ada proses pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM," ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.
Dengan kepercayaan yang sudah ada, maka akan memudahkan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua secara keseluruhan. Kekerasan maupun pelanggaran HAM yang tidak pernah terselesaikan, menurut Ifdhal, telah melukai perasaan masyarakat Papua sehingga memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar